Cegah Corona, Sidang MK Ditiadakan

Strategi BPR Dalam Pencegahan Debitur Gagal Bayar Oleh Maruli Tua Silaban
June 21, 2021

Cegah Corona, Sidang MK Ditiadakan

Akibat penyebaran virus corona, MK meniadakan persidangan dan KY hanya menerima laporan secara online terkait dugaan pelanggaran KEPPH untuk mencegah penyebaran virus corona.

Penyebaran wabah virus corona ternyata berdampak terhadap sejumlah persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat sidang uji materi sejumlah pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), Ketua Majelis MK Anwar Usman menunda sidang pengujian UU KPK sehubungan antisipasi penyebaran virus Corona di Indonesia dan sudah mendunia.  

“Untuk itu, sidang ini tidak bisa kita lanjutkan, ditunda sampai waktu yang belum bisa dipastikan sambil melihat perkembangan situasi nasional dan internasional (penyebaran virus corona, red),” ujar Ketua Majelis MK Anwar Usman dalam sidang pengujian UU KPK yang dimohonkan 7 Pemohon berbeda, Senin (16/3/2020) seperti dikutip laman MK.

Awalnya, agenda persidangan mendengar keterangan dua ahli dari salah satu pemohon yakni eks pimpinan KPK dkk. Namun, ternyata ahli pun berhalangan hadir dalam sidang. Ketua Majelis Anwar Usman memaklumi ahli berhalangan hadir menghindari pertemuan dengan banyak orang dalam satu tempat sebagai bagian upaya mencegah penyebaran virus corona.

“Untuk mengantisipasi keadaan, semua persidangan supaya mendapat perhatian. Jadi ini untuk seluruh persidangan baik sidang pleno maupun sidang panel. Nanti panitera MK akan menginformasikan kapan sidang ini akan dilanjutkan,” kata Anwar.

Atas dasar itu, MK memutuskan meniadakan sidang pengujian UU hingga 31 Maret 2020 untuk mencegah penyebaran penyakit karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). “MK turut dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya persidangan di MK ditiadakan sampai 31 Maret 2020,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Persidangan pengujian UU yang sudah terjadwal dalam dua pekan ke depan akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Setelah 31 Maret 2020, kata dia, MK akan melakukan evaluasi lagi sebelum mengambil kebijakan selanjutnya. Karena itu, sidang perkara pengujian UU akan dijadwalkan kembali setelah 31 Maret 2020.

Menanggapi penundaan ini, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan menilai penundaan persidangan uji materi UU KPK ini berdampak terhadap semakin lamanya berlakunya UU 19/2019. Namun, dia menyadari penundaan sidang di MK memang dilakukan atas dasar kondisi/situasi nasional penyebaran corona yang harus diantisipasi/dicegah.

Seperti diketahui, pemerintah terus berupaya mengatasi penyebaran Covid-19 dengan berbagai cara. Salah satunya membentuk Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 yang diketuai Kepala BNPB, Doni Murtado melalui Keppres No. 7 Tahun 2020. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sejak mengumumkan kasus Corona di Indonesia, Menteri Kesehatan dan Kementerian terkait telah diperintahkan untuk meningkatkan langkah ekstra dalam menangani pandemi global Covid-19 ini.

Namun, jumlah pasien yang positif mengidap virus corona mengalami peningkatan. Juru Bicara Pemerintah Achmad Yurianto mengatakan per 14 Maret 2020 ada 96 orang positif Covid-19 yang awal pada 2 Maret hanya 2 orang. Namun, hingga Minggu (15/3) siang, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia meningkat sebanyak 117 orang dengan korban meninggal 5 orang dan jumlah yang sudah sembuh 8 orang. Mereka tersebar di Jakarta, Tangerang, Jawa Barat, Bandung, Jawa Tengah, Solo, Yogyakarta, Bali, Manado, Pontianak.

Menerima laporan online

Sementara itu, Komisi Yudisial (KY) memutuskan hanya menerima pelaporan online terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kebijakan ini diambil dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus atau Covid-19. Meski demikian, penerapannya tetap mengedepankan kepentingan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.  Layanan melalui pelaporan online ini mulai berlangsung Senin, 16 Maret 2020 sampai dengan Kamis, 16 April 2020. 

“KY menghentikan sementara layanan publik secara langsung sebagai langkah pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Masyarakat tetap dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim secara online,” ujar Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat dalam keterangannya, Senin (16/3/2020).

Pelaporan Online Perilaku Hakim dapat diakses melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id. Aplikasi ini untuk memudahkan publik dalam melaporkan dugaan pelanggaran KEPPH. Pelaporan online berisi tentang tata cara pelaporan, persyaratan laporan, peraturan terkait dengan KEPPH, alur penanganan laporan, dan menu layanan pelaporan online perilaku hakim yang diduga melanggar KEPPH. 

Untuk melakukan pelaporan secara online, langkah pertama dengan melakukan pendaftaran akun menggunakan alamat email yang masih aktif. Kemudian masuk dengan menggunakan alamat email dan password. Klik tombol menu “buat laporan” jika hendak membuat laporan. Kemudian mengisi kolom-kolom yang tersedia dan mengunggah dokumen yang mendukung laporan dalam bentuk format digital dengan memperhatikan “Panduan Pengisian Form Pelapor”.

“Masyarakat yang hendak menyampaikan laporan diharapkan mengisi formulir pelaporan online. Laporan online tersebut agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagai data pendukung laporan untuk memudahkan proses tindak lanjutnya,” kata Tubagus Rismunandar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *